Bank Sultra Jalin Kerjasama Dengan Kementrian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sultra Bergandengan Dengan Pemda Di Sulawesi Tenggara Sebagai Bank Penyalur BSPS.
Jumat, 06-Sep-2019

Ket: Penyerahan Bantuan BSPS di Kabupaten Wakatobi (atas), Kab. Kolaka Utara (kiri bawah), dan Kab. Muna (kanan bawah)

Bank Sultra telah menjalin kerjasama dengan Kementrian PUPR, Dirjen Penyediaan Rumah, SNVT Penyediaan Rumah Prov. Sultra bergandengan dengan beberapa Pemda di Sultra terkait penyaluran dana BSPS diantaranya Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Konawe, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton, Buton Utara, Wakatobi, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Utara, Muna Barat, Kolaka Timur, dan Kota Kendari.

Masing-masing penerima bantuan diberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total bantuan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

H. Eka Rahendra selaku Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) menyampaikan, bahwa program BSPS diperuntukan kepada masyarakat menengah agar dapat meningkatkan huniannya, dan dana bantuan tersebut dikirim melalui rekening penerima BSPS melalui Bank Sultra.

Pimpinan Daerah setiap Kabupaten sangat mengapresiasi atas bantuan tersebut. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat mendukung program Pemerintah khususnya dalam penyaluran dana BSPS 2019 agar tepat sasaran dan tepat waktu. Dimana, kewajiban Bank Sultra sebagai Bank Penyalur BSPS 2019 yang turut aktif mendukung program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan Daerah di Sulawesi Tenggara

Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) ,H. Eka Rahendra juga menyebutkan bahwa Kementrian PUPR memberikan kuota sebesar 5000 unit untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta, anggaran yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp15 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Untuk diketahui, persyaratan penerima bantuan BSPS tersebut harus berwarga negara Indonesia yang sudah bekeluarga serta memiliki atau menguasai tanah sah juga belum memiliki rumah atau memiliki rumah namun rumah tersebut tidak layak huni