Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Kendari telah bergulir sejak 2 Agustus lalu. Sasarannya adalah masyarakat yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Tercatat, penerimanya berjumlah sekira 8.004 orang. Namun hingga kemarin (15/08) masyarakat yang mencairkan dana bantuannya baru sekira 1.178 orang (13,72 persen). Pemkot berharap, warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan segera mencairkan dananya di Bank Sultra. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (ketiga dari kiri) didampingi perwakilan Bank Sultra usai penyerahan BLT kepada perwakilan warga terdampak PPKM di Kelurahan Abeli beberapa waktu lalu. Pemberian bantuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengimbau bagi warga metro untuk segera mencairkan dana bantuannya di Bank Sultra. Itu penting agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Terlebih dimasa penerapan PPKM saat ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra ini sadar betul jika bantuan yang diberikan tidak begitu besar. Yakni hanya berjumlah sekira Rp 300 ribu per orang. Akan tetapi, ia yakin bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat dimasa pandemi ini.

“Kami sudah anggarkan dan Bank Sultra sudah siapkan dananya. Saya harap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bisa langsung ke seluruh cabang dan unit Bank Sultra untuk menerima bantuannya,” kata Sulkarnain Kadir.

Terpisah, Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif mengaku siap mencairkan dana bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Utamanya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT. Kendati demikian, ia tak menampik jika realisasi penyaluran bantuan saat ini masih rendah. Baru mencapai 13,72 persen.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan lambannya proses penyaluran bantuan. Salah satunya adalah belum diterima beberapa data penerima bantuan dari Pemkot Kendari melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejauh ini, pihaknya baru menerima data dari Dinas Perikanan dengan jumlah penerima sekira 1.178 orang nelayan. Sisanya, sekira 6.826 orang karyawan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak belum diterima datanya dari OPD terkait dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disdagkop dan UMKM) Kendari.

“Saat ini masih proses. Kami masih menunggu datanya dari dinas. Tapi secara umum kami sudah siap untuk salurkan bantuannya. Saat ini yang baru tersalur adalah bantuan bagi nelayan terdampak PPKM dengan jumlah sebanyak 1.178. Realisasinya 100 persen sesuai data yang diajukan Dinas Perikanan,” kata Abdul Latif.

Sebagai bentuk kesiapan untuk mensukseskan penyaluran bantuan, pihaknya baik di kantor cabang dan unit yang ada di Sultra membuka layanan penyaluran bantuan tanpa memungut biaya apapun termasuk pemotongan biaya administrasi. “Jadi nasyarakat menerima bantuannya secara utuh (Rp 300 ribu). Tidak ada potongan apapun. Saat launching, kami juga sudah siapkan mobil kas yang melayani pencairan bantuan,” kata Abdul Latif.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Kota Kendari telah bergulir sejak 2 Agustus lalu. Sasarannya adalah masyarakat yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Tercatat, penerimanya berjumlah sekira 8.004 orang. Namun hingga kemarin (15/08) masyarakat yang mencairkan dana bantuannya baru sekira 1.178 orang (13,72 persen). Pemkot berharap, warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan segera mencairkan dananya di Bank Sultra.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (ketiga dari kiri) didampingi perwakilan Bank Sultra usai penyerahan BLT kepada perwakilan warga terdampak PPKM di Kelurahan Abeli beberapa waktu lalu. Pemberian bantuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengimbau bagi warga metro untuk segera mencairkan dana bantuannya di Bank Sultra. Itu penting agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Terlebih dimasa penerapan PPKM saat ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra ini sadar betul jika bantuan yang diberikan tidak begitu besar. Yakni hanya berjumlah sekira Rp 300 ribu per orang. Akan tetapi, ia yakin bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat dimasa pandemi ini.

“Kami sudah anggarkan dan Bank Sultra sudah siapkan dananya. Saya harap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bisa langsung ke seluruh cabang dan unit Bank Sultra untuk menerima bantuannya,” kata Sulkarnain Kadir.

Terpisah, Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif mengaku siap mencairkan dana bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Utamanya bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT. Kendati demikian, ia tak menampik jika realisasi penyaluran bantuan saat ini masih rendah. Baru mencapai 13,72 persen.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan lambannya proses penyaluran bantuan. Salah satunya adalah belum diterima beberapa data penerima bantuan dari Pemkot Kendari melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejauh ini, pihaknya baru menerima data dari Dinas Perikanan dengan jumlah penerima sekira 1.178 orang nelayan. Sisanya, sekira 6.826 orang karyawan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak belum diterima datanya dari OPD terkait dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disdagkop dan UMKM) Kendari.

“Saat ini masih proses. Kami masih menunggu datanya dari dinas. Tapi secara umum kami sudah siap untuk salurkan bantuannya. Saat ini yang baru tersalur adalah bantuan bagi nelayan terdampak PPKM dengan jumlah sebanyak 1.178. Realisasinya 100 persen sesuai data yang diajukan Dinas Perikanan,” kata Abdul Latif.

Sebagai bentuk kesiapan untuk mensukseskan penyaluran bantuan, pihaknya baik di kantor cabang dan unit yang ada di Sultra membuka layanan penyaluran bantuan tanpa memungut biaya apapun termasuk pemotongan biaya administrasi. “Jadi nasyarakat menerima bantuannya secara utuh (Rp 300 ribu). Tidak ada potongan apapun. Saat launching, kami juga sudah siapkan mobil kas yang melayani pencairan bantuan,” kata Abdul Latif.